Sejarah

sejarah1

Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Artha (selanjutnya disebut “Bank Eka”) pada awalnya merupakan sebuah Bank Pasar Kosgoro yang didirikan pada awal tahun 1967 dan belum berbadan hukum karena ketentuan yang mengatur tentang usaha bank pasar pada waktu itu belum ada.

Sejalan dengan telah diundangkannya Undang-undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka pada tanggal 6 Agustus 1970 Menteri Keuangan mengirim surat pada Direksi Bank Indonesia Nomor  B.331/MK/IV/1970 tentang Pendirian Bank-bank desa dan Bank-bank pasar. Masih berkaitan dengan surat tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran kepada seluruh lembaga perbankan yang telah ada yang intinya bahwa pendirian bank desa maupun bank pasar terlebih dulu harus memperoleh ijin dari Menteri Keuangan.

Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 1971 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/829/UPPB/PpB yang berisi pedoman-pedoman sementara mengenai usaha bank pasar.

Berdasarkan surat kedua dari kedua pejabat otoritas moneter tersebut, para pendiri Bank Pasar Kosgoro sepakat untuk melanjutkan usaha bank pasar yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur bank pasar tersebut. Para pendiri sepakat untuk mengubah Bank Pasar Kosgoro menjadi bank yang sesuai dengan aturan tersebut dengan nama Bank Pasar Eka Karya.sejarah2

Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 1972 dihadapan Notaris Halim Kurniawan dengan dihadiri delapan anggota sebagai saksi, maka berdirilah Perseroan Terbatas Bank Pasar “Eka Karya” yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 49. Akta tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor 08/1974/P.N.M.

Berdasarkan Akta Notaris tersebut, maka diajukanlah permohonan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh ijin Bank Pasar. Selanjutnya Bank Pasar Eka Karya memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa Surat Keterangan Menteri Keuangan Nomor Kep-149/DJM/III.3/3/1973 tentang melanjutkan usaha sebagai Bank Pasar. Dengan demikian kedudukan dan keberadaan Bank Pasar Eka Karya sebagai lembaga keuangan secara hukum telah diakui oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang.

Akta Pendirian PT. Bank Pasar Eka Karya tersebut dimintakan persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Permohonan persetujuan PT. Bank Pasar Eka Karya ditolak oleh Departemen Kehakiman karena adanya kesamaan nama perseroan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, melalui Akta Nomor 5 tanggal 8 September 1976 yang dibuat di hadapan Notaris Halim Kurniawan, telah diadakan perubahan nama Perseroan Terbatas Bank Pasar “Eka Karya” menjadi Perseroan Terbatas Bank Pasar “Eka Bumi Artha”. Perubahan nama perseroan tersebut akhirnya dapat diterima oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/572/7 tanggal 8 Desember 1976.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No. 16 tanggal 14 April 1998, PT Bank Pasar Eka Bumi Artha berubah nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Artha.

Pada 1 Juli 2002 PT BPR Eka Bumi Artha melakukan merger dengan PT BPR Intidaya Masyarakat dan  PT BPR Artha Masyarakat. Dalam rangka menyesuaikan ketentuan ketentuan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas, maka PT BPR Eka Bumi Artha mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 31 tanggal 22 Mei 2008 yang selanjutnya pada 14 Oktober 2009 PT BPR Eka Bumi Artha meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 500 milyar. Modal disetor perseroan saat ini adalah sebesar Rp 500 milyar sesuai dengan akta nomor 5 tanggal 9 Juli 2015.